Manfaat Wilayah Pesisir
Secara global Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penyuplai ikan dunia dengan total penerimaan devisa negara hampir US$ 2 milyar. Selain itu, sumberdaya di kawasan tersebut menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Lebih dari 2 juta orang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, yang menghasilkan dampak berganda cukup tinggi bagi masyarakat pesisir. Dari ekosistem terumbu karang, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dari ikan hias di Indionesia sekitar US$ 32 juta/tahun (Cesar,1996). Selain jenis ikan, ekosistem terumbu karang juga memiliki nilai ekonomi non konsumtif, antara lain pariwisata, pelin-dung pantai, dan ke-ragaman hayati. Nilai keragaman hayati te-rumbu karang Indonesia, misalnya, diperki-rakan sekitar US$ 7,8 juta. Adapun total nilai ekosistem terumbu ka-rang Indonesia diper-kirakan sekitar US$ 466 juta (nilai bersih) sampai dengan US$ 567 juta (nilai kotor) (GEF/UNDP/IMO, 1999).
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkaya dalam keanekaragaman hayatinya karena memiliki lebih dari 77 genera dan 450 spesies terumbu karang, serta tercatat memiliki lebih dari 2000 spesies ikan (Hanson et. al., 2003). Selain itu, perikanan Indonesia mewakili lebih dari 37% dari total spesies dunia yang mencakup kawasan perairan laut sekitar 5,8 juta km2 (NOAA, 1999). Garis pantai Indonesia menduduki urutan kedua terpanjang di dunia setelah Kanada dengan panjang sekitar 81.000 km dan memiliki sekitar 10.000 – 17.000 pulau-pulau kecil (Sumardja E, 2002).
Hutan mangrove dengan hamparan rawanya dapat menyaring dan menetralkan senyawa kimia beracun tertentu sebelum terdedah ke perairan bebas. Di sisi lain, hutan mangrove dapat menjadi bangunan alami yang meredam gempuran ombak yang mengikis pantai. Hutan mangrove menjadi tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup serta daerah asuhan bagi jenis-jenis ikan tertentu dari asosiasi habitat sekitarnya seperti padang lamun dan terumbu karang. Hasil perhitungan GEF/UNDP/IMO (1999) menunjukkan, nilai manfaat ekosistem mangrove untuk wilayah Indonesia cukup besar, yakni diperkirakan sebesar US$ 1,8 milyar (nilai bersih) sampai US$2,3 milyar (nilai kotor).
Hamparan lamun, selain berfungsi sebagai daerah asuhan bagi ikan-ikan, juga berperan dalam mengontrol sedimentasi akibat aliran air permukaan (run-off) dari daratan. Salah satu sumberdaya penting dari hamparan lamun ini yang kontribusinya tidak bisa diabaikan adalah rumput laut.
Perkiraan manfaat konsumsi langsung dari sumberdaya ini adalah berkisar antara Rp 0,5 milyar sampai Rp 1 milyar per tahun. Hasil perhitungan GEF/UNDP/IMO memperkirakan bahwa nilai kegunaan rumput laut dan ekosistem lamun sekitar US$ 16 juta, yang meliputi nilai perikanan dan perlindungan pantai serta keanekaragaman hayati (Idris et. al., 2001). Padang lamun ini pun telah banyak mengalami kehancuran serta mengakibatkan daerah laguna dan pesisir menjadi rentan terhadap erosi dan badai.
Nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir yang cukup penting lainnya adalah pantai. Kawasan pantai banyak memberikan manfaat ekonomi antara lain untuk kegiatan pariwisata dan tempat penetasan telur penyu. Total nilai ekonomi dari kedua pemanfaatan ini sekitar US$ 348 juta (nilai kotor) atau sekitar US$ 248 juta (nilai bersih) (GEF/UNDP/IMO, 1999).
Dengan potensi dan kondisi yang demikian, tak mengherankan jika wilayah pesisir menjadi tujuan utama manusia sebagai tempat bermukim dan mempertahankan hidupnya, sekaligus tempat pengembangan usaha yang besar manfaatnya bagi pembangunan ekonomi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dua pertiga kota-kota besar dunia berada di wilayah pesisir. Selain jaminan ketersediaan sumberdaya untuk kehidupan, wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam memacu perekonomian, terutama dalam memfasilitasi arus barang dan jasa. Di Indonesia, sekitar 60 % penduduknya tinggal dekat dengan pesisir dan menggantungkan hidupnya di daerah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di kebanyakan desa pesisir ini lebih dari 100 orang/km2. Kehidupan sebagian besar masyarakat ini sangat memprihatinkan karena keterbatasan akses mereka terhadap air bersih, kebersihan, dan fasilitas kesehatan, yang menjadikan mereka sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, kebanyakan masyarakat ini juga sangat rentan terhadap bahaya banjir dan badai.
Ditinjau dari pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pesisir secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan dengan di daerah darat. Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat berlipat ganda, dari 17 juta di tahun 1995 menjadi hampir 40 juta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari 40 juta penduduk ini, 60% adalah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Pendapatan per kapita penduduk di wilayah pesisir ini juga sangat rendah. Perhitungan terakhir menunjukkan, pendapatan per kapita penduduk di daerah pesisir berkisar antara Rp 40.000 (US$ 5) sampai Rp 60.000 (US$7) per bulan. Angka pendapatan per kapita ini berada di bawah batasan garis kemiskinan yang diperkirakan oleh pemerintah, yakni sekitar Rp 90.000 (US$ 10) per kapita per bulan. (Hanson et.al., 2003)
Semakin pesatnya pertambahan penduduk yang menempati wilayah pesisir membuat ancaman terhadap keberadaan sumberdaya pesisir itu sendiri juga semakin besar. Dampaknya adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran sumberdaya pesisir, terutama dalam usaha-usaha ekstensifikasi wilayah peruntukan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian akan mengurangi kemampuan sumberdaya pesisir itu sendiri dalam mendukung fungsi pelayanan bagi keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dalam jangka panjang. Pengabaian terhadap tata ruang wilayah pesisir, pemanfaatan yang bersifat destruktif, tidak jelasnya kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akan bermuara pada kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
Manfaat Kawasan Konservasi Perairan Menunjang Perikanan Berkelanjutan
Kawasan konservasi laut sering dianggap sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun kawasan konservasi laut juga dapat memainkan peran penting di dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata. Selama ini manfaat perikanan dan pariwisata dipandang sebagai hasil samping dari pelestarian keanekaragaman hayati, namun para ilmuwan dan manajer akhir-akhir ini mengubah cara pandang tersebut dengan memberikan penekanan pada manfaat kawasan konservasi laut di dalam pengelolaan manfaat. Misalnya, Program Kawasan Habitat Ikan Australia secara khusus menyatakan bahwa kawasan konservasi laut berfungsi untuk meningkatkan perikanan, sementara pelestarian keanekaragaman hayati dipandang hanya sebagai manfaat tambahan (DPI, 2002).
Kawasan konservasi laut memungkinkan dikembang kannya langkah-langkah pengelo laan yang sesuai dengan kondisi setempat. Untuk itu, langkah-langkah pengelolaan tersebut berbeda dari yang selama ini dilaksanakan semisal kuota, peraturan tentang sarana tangkap dan izin bagi operator di bidang industri pariwisata, yang tidak bersifat khas daerah. Kawasan konservasi laut memungkinkan dilakukan pemanfaatan secara khusus untuk kawasan-kawasantertentu dan melakukan pelarangan terhadap pemanfaatan serupa untuk wilayah-wilayah disekitarnya. Misalnya, larangan penangkapan dapat dilakukan di wilayah-wilayah pemijahan, sementara itu penangkapan dengan alat tangkap sederhana (tradisional) masih dapat diijinkan untuk dilakukan di kawasan-kawasan di sekitar wilayah pemijahan tersebut. Izin kegiatan wisata selam dapat diberikan untuk hampir semua kawasan konservasi laut.
Pengelolaan secara efektif dari wilayah desa-desa pesisir yang jauh letaknya memerlukan manajemen infrastruktur yang sesuai dengan kondisi setempat, dan memerlukan staf manajemen yang mengenal laut di wilayahnya. Struktur manajemen yang tidak memiliki ciri khas setempat pada umumnya tidak memiliki kapasitas seperti ini, namun melalui kawasan konservasi laut kapasitas ini dapat dikembangkan bagi wilayah-wilayah pesisir yang sangat memerlukan perbaikan di bidang manajemen. Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi laut cukup mahal (sekitar 8 US $/ha/tahun, Balmford et al. 2004), namun manfaat yang diperoleh dari manajemen yang efisien pada umumnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (Box ) dan setidaknya untuk tingkat global, biaya tersebut lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pemberian subsidi kegiatan perikanan yang tidak lestari (Balmford et al 2004).
Muncul kecenderungan global pembentukan kawasan konservasi laut. Departemen kelautan dan perikanan mencanangkan pengembangan kawasan konservasi perairan baik di perairan laut maupun di perairan daratan.Dalam Conference on Convention on Biological Diversity yang diselenggarakan di Brazil pada tanggal 20-31 Maret 2006, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bertekad untuk membentuk setidaknya 10 juta ha kawasan konservasi laut menjelang 2010. Saat ini 8,3 juta ha kawasan konservasi laut telah dibentuk (Desember 2007), dengan demikian Indonesia optimis dapat mewujudkan sasaran tersebut. Apakah jaringan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang dicanangkan yakni pemanfaatan dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati atau tidak, akan sangat tergantung pada cara pengelolaan kawasan konservasi tersebut.
Bukti-bukti Ilmiah Manfaat Kawasan Konservasi Laut bagi Perikanan Berkelanjutan
Sebagai sarana pengelolaan perikanan, kawasan konservasi laut memiliki dua fungsi:
– Limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan.
– Ekspor telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan yang dapat meningkatkan kuantitas penangkapan di wilayah penangkapan.
Selain itu, sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservasi laut memberikan manfaat tidak langsung berikut:
– melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangbiakan jenis ikan komersial
– memberikan tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengelolaan lainnya sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial.
Seberapa jauh efektivitas kawasan konservasi laut dapat memenuhi keempat fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya (Tabel ), bentuknya, dan posisinya, khususnya ukuran wilayah yang dilindungi bila dibandingkan dengan wilayah penangkapan (Gambar ).
Terdapat dua bukti dampak kawasan konservasi laut. Pertama, terdapat bukti yang kuat bahwa wilayah larangan penangkapan (perlindungan) memiliki persediaan ikan yang lebih besar, ukuran ikan yang lebih besar serta komposisi spesies yang lebih beragam (spesies ikan komersial berukuran lebih besar) bila dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Di dalam ulasannya tentang dampak wilayah perlindungan, Roberts & Hawkins (2000) memberikan contoh dari 30 kajian yang dilaksanakan pada era 90-an yang mencatat satu atau lebih dari dampak tersebut (lihat Box 2). Dengan demikian, dampak pada populasi ikan terkait dengan perubahan yang terjadi pada bagian lain dari ekosistem. Misalnya, Babcock et al (1999) (dalam Roberts & Hawkins 2000) melaporkan penurunan 3 (tiga) kali lipat populasi bulu babi di dalam kawasan perlindungan, sementara itu populasi tersebut meningkat hampir tiga kali lipat di luar kawasan perlindungan.
Berdasarkan bukti-bukti tentang dampak kawasan konservasi laut tersebut, tidak diragukan lagi bahwa wilayah ini memberikan pasokan telur dan anak ikan untuk wilayah penangkapan sekitarnya. Selain itu, catatan perubahan populasi ikan menunjukkan bahwa wilayah perlindungan berfungsi sebagai tempat berlindung ikan. Namun dampak langsung manfaat perikanan jauh lebih sulit untuk dibuktikan di lapangan dan oleh karenanya dari berbagai kajian yang telah dilaksanakan, banyak yang menggunakan model matematis alih-alih observasi lapangan untuk mengkuantifikasi manfaat perikanan. Sebagian besar model menunjukkan bahwa perikanan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari kawasan konservasi laut, dan model tersebut juga menunjukan bahwa penangkapan yang berkelanjutan dapat dimaksimalkan jika kurang lebih 30% habitat sepenuhnya dilindungi dari kegiatan penangkapan (Gambar 1; Roberts & Hawkins 2000). Selain itu, Roberts & Hawkins (2000) menyatakan bahwa seringnya kecenderungan nelayan untuk memfokuskan kegiatan penangkapan di dekat kawasan perlindungan (‘fishing the line’) menunjukan bukti manfaat dari wilayah perlindungan bagi perikanan komersial.
Gambar: Hubungan antara penangkapan berkelanjutan (y) dan bagian dari habitat yang sepenuhnya dilindungi dari kegiatan penangkapan (x). Sumber: PISCO (2002)
Fungsi Kawasan Konservasi Laut di dalam Pengelolaan Pariwisata
Kawasan konservasi Laut memberikan sumbangan penting di dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam (eko-wisata) sebagai berikut:
* Perlindungan secara lebih baik terhadap habitat dan ikan membuat suatu wilayah lebih menarik untuk dijadikan sebagai tujuan ekowisata, khususnya jika wilayah perlindungan tersebut cukup luas untuk menampung spesies ikan berukuran besar semisal grouper, snapper, atau hiu.
Label kawasan konservasi Laut dan publikasi yang dihasilkan biasanya akan meningkatkan profil suatu wilayah sebagai tujuan eko-wisata.
* Melalui pengelolaan kawasan konservasi Laut, dampak negatif kegiatan pariwisata dapat dikendalikan. Misalnya, penggunaan pelampung pada pe-nambat kapal dapat menghindari kerusakan saat membuang sauh.
* Kawasan Konservasi Laut dapat dipergunakan untuk mengendalikan cara-cara pemanfaatan yang tidak sesuai dengan eko-wisata.
Jika tidak dikendalikan, ekowisata dapat menda-tangkan ancaman bagi nilai-nilai alamiah dari wilayah tersebut. Namun, biaya untuk pengendalian dan manajemen pada umumnya lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh dari industri pariwisata ber-kelanjutan (Roberts and Hawkins 2000), dan pariwisata sering diha-rapkan untuk menutup pembiayaan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan lainnya. Di Indonesia, Komodo National Park (CCIF 2006) dan Bunaken National Park (Erdmann et al 2004) dapat menutup sebagian pembiayaan manajemennya melalui sistem retribusi pariwisata.
Secara tidak langsung, kawasan konservasi Laut dapat memberikan sum-bangan yang cukup besar bagi perekonomian se-tempat dengan cara mem-buat wilayah tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata. Misalnya, di Wakatobi National Park, Operation Wallacea menawarkan kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat di pulau Hoga. Di Raja Ampat, setiap turis yang akan melakukan wisata selam diwajibkan membayar kepada pemerintah daerah, dan pendapatan ekstra ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk jaringan Wilayah Perlindungan Laut yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang di Raja Ampat. Banyak pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang berpandangan bahwa pembentukan Wilayah Perlindungan Laut sebagai langkah awal pengembangan ekowisata.
::] dari berbagai sumber [::
SURAJI 