POIN KUNCI DISEPAKATI DALAM DISKUSI TERFOKUS MODEL KO-MANAJEMEN KKP/KKP3K

co-management ICC 5-2-2013

Bogor – IPB Convention Center (5-2-2013). Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan bersama dengan Marine Protected Area Governance (MPAG)  Indonesia dan PKSPL IPB menggelar diskusi terfokus dengan tajuk Pengembangan Model Pengelolaan Kolaboratif (co-management) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia;

 

Diskusi terfokus yang difasilitatori oleh Dr. Lucky Adriyanto ini bertujuan untuk membangun dan menyepakati  framework model pengelolaan kolaboratif yang mencakup setidaknya (a) prinsip dasar pengelolaan kolaboratif, (b) pembagian peran dari para  stakeholder, (c) tata kelola (operasional dan mekanisme kerja) dari pengelolaan itu sendiri. Diharapkan framework ini dapat digunakan sebagai rujukan pembangunan model pengelolaan kolaboratif di lapangan, serta Merumuskan masukan bagi proses penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam PP 60/2007 tentang KSDI.

 

Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB, Prof. Tridoyo Kusumastanto menyambut baik acara diskusi terfokus ini, yang diharapkan mampu menelorkan konsep co-management yang diiringi dengan kemampuan implementasi di lapangan, sebagaimana tahapan dalam coastal management, maka pertemuan ini diharapkan sebagai action plan yang dapat diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut. Tridoyo juga berharap agar kawasan konservasi yang telah diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah daerah dan masyarakat dapat dikelola serta bermanfaat untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.

 

Dalam sambutan arahannya, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Dr. Toni Ruchimat Berdasarkan PP 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan pada pasal 18 telah menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Lebih lanjut, pasal 18 PP 60 tahun 2007 pada ayat 2 juga telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun peraturan menteri tentang kemitraan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pertemuan pada hari ini diharapkan bisa menjadi bagian dari masukan bagi peraturan menteri tersebut. Beberapa waktu yg lalu, tanggal 21 Januari 2013 KKJI juga telah melaksanakan FGD terbatas untuk membahas konsep co-management bersama konsorsium MPAG dengan difasilitasi WWF Indonesia. Pertemuan membahas kertas kerja (policy paper) oleh Prof Dietrich Bengen yang akan ditindaklanjuti dengan pembelajaran pada level site yakni di Anambas, Gili Matra, Wakatobi, Laut Sawu, Segara Anakan, Raja Ampat, Balikpapan dan Bunaken. Secara substansi, pokok-pokok bahasan yang muncul antara lain seputar bagaimana pembagian peran dilaksanakan, opsi-opsi kelembagaan yang memungkinkan untuk diterapkan, dan bagaimana penerapannya dalam konteks KKPN dan KKPD, urai Toni.

 

Lebih lanjut, Toni menegaskan harapannya bahwa pertemuan pada hari ini tentunya dilaksanakan pada koridor yang lebih luas dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda Batang & Klungkung), Pengelola KKPN (LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang), LIPI, Balai Taman Nasional Karimun Jawa (KEMENHUT), Balitbang KP dan instansi lain.  Pelibatan para pihak ini adalah upaya untuk menggali masukan dari berbagai perspektif, baik dari sisi ilmiah maupun pengalaman pelaksanaan di lapangan. Secara khusus, poin materi muatan untuk menyusun aturan organik berupa Permen dari amanat PP 60/2007 pasal 18 dapat disintesiskan.

 

Diskusi terfokus yang berlangsung maraton, mulai 09.00 hingga 16.00 tersebut berhasil membahas dan menyepakati poin-poin, berupa prinsip dan kriteria ko-manajemen, konten dan mekanisme ko-manajemen, serta indikator ko-manajemen yang musti diacu pada penerapan pengelolaan KKP/KKP3K di Indonesia. Diskusi juga menyepakati enabling factor ko-manajemen yang menyangkut konten faktor-faktor untuk kesuksesan penerapan ko-manajemen, konten proses pelibatan pemerintah dalam ko-manajemen KKP/KKP3K maupun konten proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP nasional. Ruh dari ko-manajemen sepertinya berhasil dibahas tuntas, walau tentu masih menyisakan hal-hal tanda kutip yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Mengingat tenggat waktu yang cukup singkat dari konsep ini menuju peta jalan lahirnya peraturan menteri terkait kemitraan, maka sketsa yang lebih detil dan gamblang sebelum dibahas pada forum yang lebih luas, akan diinisiasi diskusi bersirkulasi secara virtual dengan menggunakan surat elektronik berkelompok dari para peserta/pakar/narasumber diskusi terfokus ini. Target optimis rumusan rancangan sebagai masukan draft permen diharapkan mampu lahir 3-4 bulan ke depan, dan peraturan menterinya diharapkan dapat ditetapkan pada penghujung tahun 2013 ini. Semoga… (sji)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s