PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13/PERMEN-KP/2014 TENTANG JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5)  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2014
TENTANG JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

sebagai berikut 13 PERMEN-KP 2014

 

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PERMEN-KP/2014
TENTANG
JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Jejaring Kawasan Konservasi Perairan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nonor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 125);
4. Peraturan …
– 2 –
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG JEJARING KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara
berkelanjutan.
2. Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2
(dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang
memiliki keterkaitan biofisik.
3. Ekoregion …
– 3 –
3. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan
alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan
hidup.
4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan.
6. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang
membidangi perikanan.
7. Satuan unit organisasi pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat,
unit pelaksana teknis daerah atau bagian unit dari satuan organisasi
yang menangani bidang perikanan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk
jejaring kawasan konservasi perairan baik pada tingkat lokal, nasional,
regional maupun global.
(2) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring kawasan konservasi
perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang berada
dalam 1 (satu) provinsi serta memiliki keterkaitan ekosistem.
(3) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring kawasan
konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion
yang terdapat dalam lebih dari 1 (satu) provinsi serta memiliki
keterkaitan ekosistem.
(4) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring kawasan
konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion
yang mencakup dua atau lebih negara bertetangga serta memiliki
keterkaitan ekosistem.
(5) Jejaring …
– 4 –
(5) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat global sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring kawasan konservasi
perairan yang terdapat dalam suatu hamparan beberapa ekoregion yang
berbeda tetapi mempunyai keterkaitan ekosistem secara global dan
mencakup beberapa negara.
Pasal 3
(1) Jejaring kawasan konservasi perairan dibentuk berdasarkan
keterkaitan biofisik antar kawasan konservasi perairan disertai dengan
bukti ilmiah.
(2) Keterkaitan biofisik antar kawasan konservasi perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. oseanografi;
b. limnologi;
c. bioekologi perikanan;
d. daya tahan lingkungan; dan
e. daya lenting lingkungan.
(3) Bukti ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil
penelitian, hasil survei, pendapat para ahli, dan/atau informasi
lapangan atau informasi literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 4
(1) Aspek oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a paling sedikit meliputi nilai keasaman, salinitas, pola pergerakan arus
dan pola perubahan temperatur air laut yang mempengaruhi
penyebaran berbagai materi hayati dan nonhayati yang ada di laut.
(2) Aspek limnologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
paling sedikit meliputi oksigen terlarut dan pola pergerakan air yang
mempengaruhi penyebaran berbagai materi hayati dan nonhayati yang
ada di perairan tawar, dan payau.
(3) Aspek bioekologi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf c paling sedikit meliputi keterkaitan genetik dan keterkaitan
habitat untuk mendukung siklus hidup sumber daya ikan.
(4) Aspek daya tahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi kemampuan bertahan biota
perairan dalam menghadapi tekanan/perubahan lingkungan, antara
lain perubahan suhu, kekeruhan, salinitas dan pencemaran.
(5) Aspek …
– 5 –
(5) Aspek daya lenting lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e meliputi kemampuan ekosistem untuk pulih kembali
kepada keadaan yang seimbang atau beradaptasi setelah terkena
gangguan, antara lain perubahan iklim, bencana alam, dan kerusakan
akibat kegiatan manusia.
Bagian Kedua
Tingkat Lokal dan Nasional
Pasal 5
(1) Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal
dan nasional, selain berdasarkan keterkaitan biofisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditambah dengan
memperhatikan keterkaitan aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau
aspek tata kelola.
(2) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. dukungan masyarakat;
b. potensi konflik kepentingan;
c. potensi ancaman;
d. kearifan lokal; dan/atau
e. adat istiadat.
(3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. interaksi ekonomi masyarakat antar kawasan konservasi perairan;
b. jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat antar
kawasan konservasi perairan;
c. jenis jasa lingkungan yang dimanfaatkan oleh pihak yang
berkepentingan antar kawasan konservasi perairan; dan/atau
d. jenis kegiatan produktif yang dilakukan di dalam kawasan yang
berjejaring.
(4) Aspek tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
b. strategi pengelolaan yang saling melengkapi;
c. kepentingan dan komitmen bersama antara Menteri, gubernur,
bupati/wali kota; dan/atau
d. pemanfaatan/penggunaan prasarana dan sarana, pendanaan, dan
sumber daya manusia yang lebih efisien.
Pasal 6 …
– 6 –
Pasal 6
Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan di tingkat lokal dan
nasional dilakukan melalui tahapan:
a. inisiasi;
b. konsultasi publik;
c. kesepakatan bersama;
d. perjanjian kerja sama; dan
e. sosialisasi.
Pasal 7
(1) Inisiasi pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat
lokal dan nasional dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota
atau Satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan.
(2) Inisiasi pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
a. dokumen kajian awal; dan
b. peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan.
(3) Dokumen kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
memuat deskripsi ilmiah keterkaitan biofisik yang dapat disertai aspek
sosial budaya, ekonomi dan/atau tatakelola.
(4) Peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat posisi geografis antar kawasan
konservasi perairan dengan koordinat lintang dan bujur.
(5) Dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dikomunikasikan antar Satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi perairan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk
jejaring kawasan konservasi perairan.
Pasal 8
(1) Dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi
perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) selanjutnya oleh
Satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan sesuai
dengan kewenangannya dilakukan konsultasi publik.
(2) Konsultasi …
– 7 –
(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memperoleh informasi dan menjaring aspirasi langsung dari
masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait terhadap
pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan.
Pasal 9
(1) Kesepakatan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan tingkat
lokal dan nasional, dilakukan antar Menteri, gubernur, bupati/wali
kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kesepakatan sebagaimana pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
perjanjian kerja sama antar Satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi perairan.
Pasal 10
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. tujuan dan sasaran kerja sama;
b. ruang lingkup kerja sama;
c. program kerja;
d. pembiayaan;
e. waktu pelaksanaan;
f. peta lokasi jejaring kawasan konservasi perairan; dan
g. masa berlaku kerja sama.
Pasal 11
Perjanjian kerja sama yang telah disepakati dalam pembentukan jejaring
kawasan konservasi perairan, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait.
Bagian Ketiga
Tingkat Regional dan Global
Pasal 12
Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional
dan global, selain berdasarkan keterkaitan biofisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditambah dengan memperhatikan:
a. kepentingan yang sama terhadap spesies yang signifikan; dan
b. pengelolaan spesies yang terancam punah, langka (kharismatik) dan
bermigrasi.
Pasal 13 …
– 8 –
Pasal 13
Menteri dapat mengusulkan kawasan konservasi perairan tertentu sebagai
jejaring kawasan konservasi perairan di tingkat regional maupun global.
Pasal 14
(1) Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan di tingkat regional
maupun global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan
melalui perjanjian diantara negara pengelola kawasan konservasi
perairan.
(2) Menteri dalam melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III
PERJANJIAN JEJARING
Pasal 15
Ruang lingkup perjanjian jejaring kawasan konservasi perairan antara lain:
a. pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya;
b. pengelolaan perikanan berkelanjutan;
c. peningkatan nilai sumber daya dan pemanfaatan untuk pariwisata dan
perikanan;
d. pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi;
e. perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi;
f. peningkatan kepedulian dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan
konservasi perairan;
g. pengendalian dan penanganan pencemaran, spesies asing dan invasif;
h. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
i. pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir;
j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
k. pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Pasal 16
(1) Guna melaksanakan kerja sama jejaring kawasan konservasi perairan
pada tingkat lokal dan nasional dapat dibentuk kelembagaan seperti
forum atau sekretariat bersama berdasarkan persetujuan bersama antar
Satuan unit organisasi pengelola.
(2) Guna …
– 9 –
(2) Guna melaksanakan kerja sama jejaring kawasan konservasi perairan
pada tingkat regional dan gobal dapat dibentuk kelembagaan
berdasarkan kesepakatan antar negara.
(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mempunyai tugas:
a. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan jejaring;
b. promosi, informasi, dan komunikasi jejaring; dan
c. monitoring dan evaluasi;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s