KONSERVASI untuk KESEJAHTERAAN

KONSERVASI untuk KESEJAHTERAAN

 

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan”.

 Paradigma dan Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia menapaki era baru sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Poin pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Poin kedua, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem ZONASI, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem ZONASI. Ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis ikan (KKJI) menjalankan roda konservasi menyokong target yang disasar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam notulen Renstra 2010-2014, yakni pengelolaan efektif kawasan konservasi laut tahun pada tahun 2014 seluas  4,5 juta hektar, serta menambah 2 juta hektar kawasan konservasi dari status 13,5 juta pada tahun 2009 sebagai titik tolak angka renstra. Beberapa program yang dijalankan antara lain: (1) Konservasi Ekosistem/Konservasi Kawasan; (2)  Konservasi Jenis Ikan dan Genetik; (3) Data, Informasi dan Jejaring Pengelolaan Konservasi, (4) Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan; (6) Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia; (7) Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman; serta (7) Kerjasama Lokal, Regional, Internasional.

 

Tabel. Target Konservasi Kawasan dan Konservasi Jenis 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Pengelolaan efektif 900.000 Ha
  • Pengelolaan efektif 2,5 juta Ha
  • Penambahan luas 700.000 Ha
  • Pengelolaan efektif 3,2 juta Ha
  • Penambahan luas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 juta Ha)
  • Pengelolaan efektif 3,6 juta Ha
  • Penambahan luas 500.000 Ha (akumulasi 1,7 juta Ha)
  • Pengelolaan efektif 4,5 juta Ha
  • Penambahan luas 300.000 Ha (akumulasi 2 juta Ha)
3 spesies 6 spesies 9 spesies 12 spesies 15 spesies

Sumber: Renstra 2010 – 2014

 

Luas Kawasan Konservasi

 

No Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Luas (Ha)
A Inisiasi Kemenhut 32  4,694,947.55
Taman Nasional Laut 7  4,043,541.30
Taman Wisata Alam Laut 14  491,248.00
Suaka Margasatwa Laut 5  5,678.25
Cagar Alam Laut 6  154,480.00
B Inisiasi KKP dan Pemda 99  11,069,263.30
Taman Nasional Perairan 1  3,521,130.01
Suaka Alam Perairan 3  445,630.00
Taman Wisata Perairan 6  1,541,040.20
Kawasan Konservasi Perairan Daerah 89  5,561,463.09
  Jumlah Total 131  15,764,210.85

Sumber: informasi kawasan konservasi perairan indonesia, Dit. KKJI, 2013 (sebagaimana dapat diakses di kkji.kp3k.kkp.go.id)

 

Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi

Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi adalah pengelolaan efektif melalui pengelolaan berdasarkan sistem zonasi yang dapat dilakukan berbagai upaya pengelolaan sumberdaya kawasan maupun pengelolaan sosial budaya dan ekonomi yang keduanya memberikan umpan balik terhadap penguatan kelembagaan dan tatakelola kawasan konservasi. Upaya-upaya tersebut sedikitnya dapat melalui tiga strategi pengelolaan, yaitu: (1) Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi, (2) menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi, diantaranya melalui program perikanan budidaya ramah lingkungan, penangkapan ikan ramah lingkungan,  pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan, dan (3) pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

Evaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan alat ukur E-KKP3K, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Evektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja. E-KKP3K juga didukung dengan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah evaluasi di lapangan. Lebih lengkap mengenai E-KKP3K dan status pengelolaan KKP3K dapat mengunjungi: kkji.kp3k.kkp.go.id.

aspek pengelolaanGambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil

 

Untuk mendukung kinerja pengelolaan KKP/3K, telah disusun Suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/3K, antara lain: (1) Panduan inisiasi/merah, meliputi seluruh aspek pada tahapan inisiasi hingga pencadangan KKP/KKP3K; (2) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; (3) Panduan Kelembagaan; (4) Panduan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana); (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan KKP/KKP3K; (7) Panduan Penataan Batas; (8) Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (E-KKP3K) pada tingkat makro, sebagaimana disajikan berikut ini:

Peringkat E-KKP3K KRITERIA Jumlah Pertanyaan
MERAH

(1)

KKP/KKP3K

DIINISIASI

1 Usulan Inisiatif 8
2 Identifikasi & inventarisasi kawasan
3 Pencadangan kawasan
KUNING

(2)

KKP/KKP3K

DIDIRIKAN

4 Unit organisasi pengelola dengan SDM 11
5 Rencana pengelolaan dan zonasi
6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan
7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
HIJAU

(3)

KKP/KKP3K

DIKELOLA

MINIMUM

8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi 21
9 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan
10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi
11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
BIRU

(4)

KKP/KKP3K

DIKELOLA

OPTIMUM

12 Penataan batas kawasan 28
13 Pelembagaan
14 Pengelolaan sumberdaya kawasan
15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
EMAS

(5)

KKP/KKP3K

MANDIRI

16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6
17 Pendanaan berkelanjutan

 

Penilaian efektivitas secara nasional selain untuk mengetahui status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, juga sekaligus dijadikan ajang pemberian penghargaan yang mampu mendorong peningkatan pengelolaan efektif KKP3K. Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah/kepala daerah/pengelola KKP3K yang konsisten mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penghargaan terdiri atas kategori Favorit 1 penghargaan, kategori percontohan 5 penghargaan, dan kategori percepatan 17 penghargaan, serta kategori khusus. Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) diagendakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

5a07799add33fa6f7f604be83255a67c

Penerima Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) 2013 Kategori Percontohan: Suaka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota SABANG, Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan Kabupaten SUKABUMI, Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten BATANG, Taman Wisata Perairan Nusa Penida Kabupaten KLUNGKUNG, Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten ALOR, dan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten RAJA AMPAT. Kategori Khusus: Bupati Kepulauan Anambas. Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Menteri kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru. Pengelolaan di Setiap lokasi KKPN dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Satker KKPN) yang merupakan bagian dari wilayah Kerja Balai/Loka KKPN.  Masing-masing KKPN, walau tidak seluruhnya berstatus Taman Nasional Perairan, pengelolaan kawasan konservasi tersebut tetap dilakukan oleh satu Unit organisasi tersendiri, sehingga pemangkuan kawasan melalui pengelolaan kawasan dengan sistem zonasi dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Padang, Denpasar, Pontianak dan Makassar serta  Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) di Serang dan Sorong. Keenam Balai/Loka PSPL ini juga mempunyai perpanjangan organisasi berupa Satker-Satker yang mewakili jangkauan pelayanan di seluruh provinsi di Indonesia.

Taman Nasional Laut Sawu dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas merupakan 2 (dua) KKPN yang diinisiasi, dicadangkan, ditetapkan dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan perikanan melalui Balai/Loka KKPN tersebut. Selain itu, Balai/Loka KKPN melalui satker-satkernya juga mengelola 8 (delapan) KKKPN berdasarkan harmonisasi serah terima dari kementerian kehutanan, antara lain Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku; SAP Kepulauan Raja Ampat – Papua Barat; SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat, dalam hal ini Kepulauan Panjang di Provinsi Papua Barat; Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang di Provinsi Sulawesi Selatan; TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; TWP Kepulauan Padaido di Provinsi Papua; TWP Laut Banda di Provinsi Maluku; dan TWP Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat. Langkah harmonisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi selanjutnya menyangkut pengelolaan KPA/KSA laut yang masih dikelola kementerian kehutanan, diantaranya 7 (tujuh) taman nasional laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 78A, kawasan-kawasan tersebut menjadi kewenangan menteri kelautan dan perikanan.

Ditingkat regional, upaya pengelolaan efektif KKP/3K dalam koridor kerjasama Coral Triangle Initiative (CTI) telah disusun sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi di segitiga karang – Coral Triangle Marine protected Area System (CTMPAS) yang memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang di 6 negara CTI (Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua Nugini, Solomon Island dan Timor Leste) dan keuntungan bagi masyarakat yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Indonesia menjadi bagian dari 13 Nominasi kawasan konservasi CTMPAS 2013. untuk kategori 3 (Priority Development Sites) antara lain: KKPN TWP kapulauan Anambas, KKPN TNP laut Sawu dan KKP3KD TP Pangumbahan – Sukabumi. Sedangkan TNL Wakatobi menjadi bagian kategori 4 (Flagship).  Tiga prioritas kawasan pengembangan tersebut akan digenjot pengelolaan efektifnya, dan satu lokasi yang menjadi flagship tentunya menjadi percontohan pengembangan pengelolaan efektif di wilayah CTI.

Kawasan konservasi satu dan lainnya saling terkait secara biofisik dalam satu kesatuan jejaring KKP/3K. Kerjasama Jejaring KKP dapat dilakukan untuk pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis, baik secara lokal, nasional maupun regional. Kerjasama Jejaring KKP/3K juga dapat memberikan nilai tambah lebih dibandingkan beberapa KKP yang berdiri sendiri karena: (1) jejaring melindungi sumberdaya, ekosistem dan habitat secara terpadu; dan (2) jejaring mendorong pembagian kapasitas dan pengelolaan yang merata . Jejaring KKP/3K telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Pun demikian, upaya pemanfaatan kawasan konservasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan kawsan konservasi menjadi bagian penting upaya pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi dapat ditingkatkan. Saat ini sedang dalam finalisasi Peraturan menteri kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan, serta Peraturan Menteri kelautan dan perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk berbagai kegiatan, antara lain: Penangkapan dan Pebudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, Pendidikan dan Penelitian. Sebuah payung program efektivitas dan keekonomian kawasan konservasi tengah dijalankan melalui Program Investasi dan Pengembangan Ekonomi berbasis Konservasi (PROSPEK).

 

Pengelolaan Konservasi Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

Menuju Tatakelola Konservasi yang Menyejahterakan

Konservasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan dipastikan menjadi agenda utama dan tetap menjadi prioritas sebagai penyeimbang kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kelembagaan pengelolaan efektif kawasan konservasi menjadi kunci utama dengan mengedepankan prinsip-prinsi pengelolaan bersama (co-management).

“Konservasi mengukuhkan pilar-pilar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan yang memberi manfaat keekonomian pendorong kesejahteraan masyarakat”.

GRAFIS KONSERVASIGambar: Roadmap Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

Rencana Strategis KKJI 2015-2019 menyasar target pencapaian luasan kawasan konservasi 20 juta hektar dan pengelolaan efektif 35 kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan konservasi 20 Jenis Ikan langka untuk ditetapkan status perlindungannya, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tabel. Target Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Program Sasaran Indikator Target 2015 Target  2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan dan Mensejahterakan Masyarakat Jumlah Luas Kawasan konservasi Penambahan 500.000 Ha/

Komulatif 16,5 juta Ha

Penambahan 600.000 Ha

Komulatif 17,1 Juta Ha

Penambahan 800.000 Ha

Komulatif 17,9 Juta Ha

Penambahan 900.000 Ha

Komulatif 18,8 Juta Ha

Penambahan 900.000 Ha

Komulatif   20 Juta Ha

Jumlah Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi 17 KKP/3K 28 KKP/3K 30 KKP/3K 33 KKP/3K 35 KKP/3K
Termasuk Pengelolaan 7 (tujuh) Taman Nasional Laut inisiasi Kementerian Kehutanan, sebagai tindaklanjut amanat Pasal 78 A, Undang-Undang No.1 tahun 2014

Sebagai Kerangka Acuan 2015-2019, tahun 2014 tengah disusun peta jalan (roadmap) pengelolaan kawasan konservasi, antara lain strategi pencapaian target kawasan konservasi 20 Juta Hektar dan status pengelolaan efektif kawasan konservasi. Selain itu, nilai penting sumberdaya kawasan juga dihitung sebagai arahan untuk menggenjot keekonomian kawasan konservasi melalui upaya pemanfaatan berkelanjutan dalam Program Investasi dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Konservasi – PROSPEK.

 

Pada tataran konservasi jenis ikan, ada 3 (tiga) tahapan yang akan dilakukan, yaitu (1) Perencanaan: Menyusun Rencana Aksi Konservasi Jenis Ikan sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam melakukan program konservasi jenis suatu spesies, terutama spesies dilindungi dan spesies rawan terancam punah.  Implementasi, dan Evaluasi. (2) Implementasi: melalui program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan, meliputi : Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang ditetapkan status perlindungannya (3 jenis/kelompok jenis); Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang diupayakan pelestariannya (7 jenis/kelompok jenis); Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang dikelola pemanfaatannya (10 jenis/kelompok jenis). (3) Monitoring dan Evaluasi: dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan konservasi jenis ikan yang telah dilakukan, menggunakan tools indikator pengelolaan yang dipersiapkan.

Program COREMAP-CTI menjadi salah satu bagian strategis upaya KKJI untuk mendorong pencapaian target pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan yang lebih baik. Program ini akan dilaksanakan di 8 Provinsi, 14 kabupaten/kota termasuk di 14 KKP Daerah, 6 UPT KP3K dan 10 KKP Nasional. Sasaran Strategis COREMAP-CTI  secara garis besar  adalah (1) Terjaga atau meningkatnya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya, dinilai dengan indikator Indeks kesehatan karang; (2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, dinilai dengan indikator pendapatan masyarakat; dan (3) Meningkatnya efektivitas pengelolaan KKP/3K, dinilai dengan indikator peringkat/level E-KKP3K.

Penguatan data, informasi dan jejaring konservasi serta kerjasama multipihak dalam pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terus ditingkatkan untuk mewujudkan konservasi yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat.

unduh KONSERVASI untuk KESEJAHTERAAN

 

Informasi lebih lanjut:

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Jl. Medan Merdeka Timur no. 16 Jakarta 10110

Telp./Fax. (021) 3522045 web.: www.kkji.kkp3k.kkp.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s