E-KKP3K – SUPLEMEN 3: PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Cover Suplemen 3

unduh: 03 suplemen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

SUPLEMEN 3: PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi; dan (2) mengembangkan sebuah kawasan konservasi
disesuaikan dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan budaya dimana kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta pendanaan. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan
kawasan konservasi sesuai dengan tujuan pendiriannya sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan.
Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah Kawasan Konservasi adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya) serta mengembangkan strategi
dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka-panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang disusun wajib memuat zonasi kawasan. RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis,
sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat dan berwawasan global.
RPZ kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan. Ketentuan mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, sedangkan buku panduan ini merupakan uraian teknis terperinci dari peraturan menteri tersebut, sebagai suplemen atau pelengkap dari Pedoman Teknis E-KKP3K berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja. E-KKP3K juga didukung dengan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah evaluasi di lapangan. Lebih lengkap mengenai E-KKP3K dan status pengelolaan KKP3K dapat mengunjungi: kkji.kp3k.kkp.go.id.

Untuk mendukung kinerja pengelolaan KKP/KKP3K, telah disusun Suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/3K, antara lain: (1) Panduan Usulan Inisiatif, Identifikasi dan Inventarisasi dan Pencadangan; (2) Panduan Kelembagaan; (3) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; Panduan Sarana dan Prasarana; (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan; (7) Panduan Penataan Batas; (8) Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi.

aspek pengelolaanGambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil

Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi:
1. Kawasan konservasi diinisiasi;
2. Kawasan konservasi didirikan;
3. Kawasan konservasi dikelola minimum;
4. Kawasan konservasi dikelola optimum;
5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi penuh atau mandiri.

Tujuan Panduan
Buku Panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit organisasi pengelola dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dan/atau Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

SUPLEMEN 3: PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, selengkapnya sebagai berikut: 03 suplemen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s