KKP LUNCURKAN PROGRAM ANUGERAH E-KKP3K 2015

KKP LUNCURKAN PROGRAM ANUGERAH E-KKP3K 2015

February 16, 2015

No. 011/PDSI/HM.310/2/2015

SIARAN PERS

KKP LUNCURKAN PROGRAM ANUGERAH E-KKP3K 2015

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Program Anugerah E-KKP3K 2015 dalam kegiatan Lokakarya Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan di Ballroom KKP hari ini, Senin (16/02). Program dwi tahunan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pengelola kawasan konservasi yang dinilai berprestasi dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. “November nanti, kami akan memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi yang dinilai berprestasi pada tahun 2015 melalui program ini,” ungkap Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan Pogram Anugerah E-KKP3K 2015 tersebut.
Sebelumnya, program serupa telah digulirkan pada tahun 2013. Penilaiannya dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2012. Program apresiasi ini diharapkan bisa menjadi cambuk bagi para pengelola kawasan konservasi di Indonesia agar semakin giat dan kreatif mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan. “Saya berharap kawasan konservasi prioritas dapat mencapai level emas pada tahun 2019” tukas Sjarief.
Menurut Sjarief, tahun 2015 ini merupakan awal langkah baru Indonesia dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K). Upaya pengelolaan WP3K serta program-program KKP secara keseluruhan bermuara kepada aspek keberlanjutan (sustainability) yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Oleh sebab itu konservasi menjadi salah satu program prioritas kita dalam lima tahun ke depan” tambah Sjarief.
Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad yang turut hadir membuka acara lokakarya nasional menuturkan, hingga saat ini Indonesia telah mengembangkan lebih dari 16 juta ha luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan tersebut berada dalam kewenangan pengelolaan yang berbeda baik oleh KKP (10 kawasan), Kementerian Kehutanan (32 kawasan) maupun Pemerintah Daerah (103 kawasan). Program Anugerah E-KKP3K 2015 ini merupakan aksi nyata Pemerintah Indonesia yang telah mendeklarasikan komitmen untuk membangun 20 juta ha Kawasan Konservasi tahun 2020 pada World Ocean Conference (WOC) enam tahun silam di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Sekjen KKP, mengingatkan bahwa ekosistem penting berupa terumbu karang, lamun dan mangrove sebagai tempat ikan dan organisme lainnya mencari makan, bertelur dan berpijah saat ini kondisinya terancam dan banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal. Hal ini diakibatkan oleh maraknya praktek – praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan berlebih (overfishing), pembuangan limbah dan penambangan pasir laut serta aktifitas manusia yang merusak lainnya. Susi meyakini bahwa pembangunan ekonomi secara berkelanjutan hanya akan tercapai melalui integrasi dan harmonisasi antara pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam. Untuk itu, investasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan harus mengarah pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan, penggunaan sumberdaya alam secara efisien, namun dapat meningkatkan pendapatan lebih besar dan tidak merusak lingkungan. “Sistem ekonomi yang dijalankan harus dilandasi prinsip-prinsip efisiensi sumberdaya alam, sistem produksi tanpa limbah, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekalgus isu-isu sosial”, kata Sjarief.

Pentingnya Pengelolaan Wilayah Laut 0-4 Mil
Dalam kesempatan lokakarya yang juga dihadiri para pakar dan akademisi tersebut, Sjarief menyadari pentingnya pengelolaan wilayah 0 – 4 mil laut dimana ekosistem kunci berupa terumbu karang, lamun dan mangrove berada. Sehingga penataan ruang dan pembatasan kegiatan ekstraktif di kawasan tersebut perlu dilakukan. “Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Perlindungan Jenis Ikan yang langka dan terancam punah, serta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem”, papar Sjarief.
Sementara itu, Sudirman menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini telah berubah. Kawasan konservasi Indonesia dibangun melalui rekayasa pemanfaatan ruang dan penetapan batas-batas fungsional. Zona perikanan berkelanjutan pada kawasan konservasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang mendukung ekonomi masyarakat, seperti wisata bahari, perikanan tangkap maupun budidaya perikanan sesuai kapasitas lingkungan. “Hal ini tentunya dapat menghapus kekhawatiran akan berkurangnya akses nelayan di kawasan konservasi perairan” ujar Sudirman.
Dalam hal kewenangan, pengelolaan kawasan konservasi juga tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat. “Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya yang tentunya perlu disesuaikan dengan adanya resentralisasi pengelolaan kawasan konservasi dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” imbuh Sudirman.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerjasama konservasi antara KKP yang diwakili Sekretaris Jenderal KKP dan Direktur Jenderal KP3K dengan para LSM mitra, yakni The Nature Conservancy, Conservation International, Coral Triangle Center dan Jaring Pela. “Saya menyambut baik kerjasama program Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para pegiat konservasi pada hari ini, Saya juga hendak mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerjasama sekaligus meningkatkan komitmen untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan kita, untuk kemudian dikelola secara lestari dan berkelanjutan serta dimanfaatkan secara bertanggungjawab untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat” tutup Sjarief.

Jakarta, 16 Februari 2015
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Lilly Aprilya Pregiwati

Narasumber:
1. Sudirman Saad, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (021-3519070 ext. 6201)
2. Agus Dermawan, Direktur Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan (021-3519070 ext. 6104)
3. Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (021-3519070 ext.7434)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s